JAKARTA – Kabarnegri.id – Kasus hukum yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikabarkan memicu kemarahan sekaligus kekecewaan mendalam dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kekecewaan itu sedemikian rupa hingga Presiden sempat berniat mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Namun, menurut laporan terbaru majalah Tempo, meski perasaan kecewa dan marah sangat kuat, Prabowo dikabarkan pada akhirnya tidak berani atau merasa tidak bisa mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit. Salah satu pertimbangan yang disebut-sebut adalah sosok Listyo Sigit yang selama ini dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.
“Tiga narasumber seorang di antaranya orang dekat Prabowo dan lainnya kolega Listyo menuturkan, Presiden tampak bimbang ketika menyinggung wacana penggantian Kapolri dalam rapat di kediaman resmi Widya Chandra pada Jumat malam, 10 Juli 2026,” tulis Tempo dalam laporan utamanya edisi 20–26 Juli 2026.
Padahal dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo sempat menanyakan nama-nama perwira tinggi yang dinilai layak untuk menggantikan posisi Kapolri. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Syafrie Syamsoeddin mengusulkan nama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komisaris Jenderal Karyoto. Disebutkan pula bahwa Karyoto saat itu bahkan sudah berada di sekitar lingkungan kediaman Presiden, siap menghadap sewaktu-waktu jika dipanggil.
Namun, situasi berubah setelah Prabowo mendapat informasi bahwa Karyoto adalah besan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Mendengar keterangan soal hubungan kekerabatan itu, Prabowo menceletuk bahwa Karyoto justru bisa menjadi lebih dekat dengan Dedi Mulyadi jika kelak diangkat menjadi Kapolri,” demikian tulis Tempo. Hal ini menjadi perhatian tersendiri mengingat dalam sejumlah survei, elektabilitas Dedi Mulyadi sebagai calon presiden saat ini dikabarkan bersaing ketat, bahkan disebut-sebut melampaui elektabilitas Prabowo Subianto.
Selain faktor kekerabatan dan dinamika dukungan politik, keputusan untuk tidak mencopot Listyo Sigit juga dikaitkan dengan peran dari Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra ini disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan Kapolri. Bahkan kabarnya Dascolah yang berperan besar “menyelamatkan” posisi Listyo Sigit, sehingga ia menjadi perwira kepolisian yang menjabat paling lama sebagai Kapolri.
Sufmi Dasco juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat di lingkaran dalam Prabowo, sekaligus menjadi rival politik Menhan Syafrie Syamsoddin di tubuh Partai Gerindra. Sebelumnya, ketika Prabowo berniat mengangkat Syafrie sebagai Sekretaris Jenderal Gerindra, disebutkan bahwa manuver Dasco justru mengubah arah keputusan tersebut hingga akhirnya Sugiono yang menduduki jabatan itu. Sosok Dasco dikenal sebagai politisi yang cakap, berpengalaman, dan memiliki jaringan lobi yang kuat.
Padahal, desakan dari berbagai kalangan, terutama kelompok masyarakat sipil, agar Presiden segera mengganti Kapolri disebut sangat masif dan kuat. Namun hingga kini, keputusan itu belum juga diambil.
Alih-alih melakukan pergantian, langkah yang justru diambil Presiden adalah menandatangani hasil revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Aturan baru ini menetapkan batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri menjadi 60 tahun.
Selain itu, aturan ini juga memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri sesuai kebutuhan atau permintaan yang diajukan.
Dengan adanya ketentuan baru tersebut, posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpeluang besar untuk tetap menjabat hingga tahun 2029 atau sampai terselenggaranya Pemilihan Umum Presiden mendatang, bahkan berpotensi diperpanjang lagi sesuai kewenangan yang dimiliki Presiden.
Kabar ini pun menjadi sorotan publik yang menimbulkan berbagai pandangan, baik terkait pertimbangan politik di balik kebijakan negara, dinamika di lingkaran kekuasaan, maupun upaya menjaga stabilitas serta integritas lembaga kepolisian di tengah berbagai peristiwa hukum yang sedang berkembang.
Penulis : Victor GS
Editor : Marfana
