Jakarta – Kabarnegri.id – Genap delapan puluh tahun sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia melangkah beriringan dengan perjalanan bangsa ini. Dari masa kelahiran yang penuh api perjuangan hingga kini berdiri di persimpangan zaman yang penuh tantangan baru, Polri memasuki babak baru pengabdiannya. Perubahan sifat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, pesatnya kemajuan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang kian tinggi akan keterbukaan dan pertanggungjawaban menjadi latar utama yang harus dijawab oleh institusi ini. Sejarah bukan sekadar kenangan; ia adalah cermin jati diri dan kompas arah langkah ke depan.(1 Juli 1946 – 1 Juli 2026)
JAS MERAH: PESAN ABADI DARI BUNG KARNO UNTUK PARA BHAYANGKARA
Ir. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan korps Bhayangkara. Dalam pidato terakhirnya saat memperingati Hari Kemerdekaan ke‑21, tanggal 17 Agustus 1966, beliau mewariskan amanat agung yang kini tetap relevan: “Jangan Sekali‑kali Meninggalkan Sejarah” atau dikenal dengan semboyan JAS MERAH.
Maknanya sangat mendalam: bangsa yang melupakan sejarah akan kehilangan arah, mudah dipecah‑belah, serta terancam mengulangi kesalahan masa lalu. Pesan ini mengandung empat pilar utama: pertama, menghormati pengorbanan pendahulu; kedua, mengambil pelajaran dari sukses maupun kegagalan yang pernah terjadi; ketiga, menjaga identitas asli agar tak luntur tersapu arus perubahan; dan keempat, terus berjuang mewujudkan cita‑cita kemerdekaan—Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Bagi Bung Karno, sejarah adalah sumber kehidupan. Hal ini sepenuhnya berlaku bagi Polri yang lahir bersamaan dengan berdirinya negara ini. Akar perjuangannya tercatat jelas: kelahiran Polri tak terlepas dari jejak Pasukan Polisi Istimewa, barisan yang langsung mengangkat senjata membela Proklamasi saat itu juga.
Empat pesan kunci Bung Karno bagi Kepolisian hingga kini masih menjadi landasan moral yang tak boleh goyah:
- Polisi: Penjaga Kehidupan, Pengawal Peradaban
“Polisi Republik Indonesia adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia lahir bersama‑sama dengan Republik.”
— Pidato Hari Bhayangkara, 1 Juli 1961
Kata‑kata ini menegaskan bahwa kewajiban konstitusional Polri sudah ada sejak hari pertama kemerdekaan. Kewenangan dan tugasnya bukan pemberian belakangan, melainkan bagian tak terpisahkan dari eksistensi negara Indonesia sendiri.
- Pengayom, Bukan Penakut Rakyat
“Polisi adalah pelindung masyarakat, pengayom masyarakat. Bukan alat untuk menakut‑nakuti masyarakat.”
— Amanat tahun 1950‑an
Di sini digariskan batas tegas: Mengayomi harus selalu berada di atas sikap menakutkan. Inilah inti dasar dari konsep pelayanan berbasis masyarakat atau kepolisian bermasyarakat yang kini dikembangkan, benihnya sudah ditanam sejak puluhan tahun silam.
- Wibawa Lahir dari Kejujuran
“Jadilah Polisi yang berwibawa, karena wibawa itu timbul dari kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan itu hanya bisa didapat dengan kelakuan yang bersih dan jujur.”
— Amanat Hari Bhayangkara
Integritas adalah modal kekuatan utama. Tanpa kejujuran, sehebat apa pun sarana dan kekuatan yang dimiliki, institusi akan kehilangan pijakan paling kokohnya: kepercayaan rakyat.
- Abdi Negara dan Masyarakat, Bukan Penguasa
“Bhayangkara! Kau adalah abdi negara, abdi masyarakat. Setialah pada sumpahmu, setialah pada nusa dan bangsa.”
Jelas dan tegas: kesetiaan tertuju pada bangsa dan rakyat luas, bukan pada kekuasaan sesaat atau kelompok tertentu. Itulah isi sumpah janji setiap anggota kepolisian.
PERJALANAN PANJANG: DARI REVOLUSI HINGGA ERA REFORMASI
Sebagaimana dikemukakan oleh mantan pejabat tinggi kepolisian, Komjen Pol (P) Didi Widayadi: “Selama 80 tahun, Polri lahir bersama dan senantiasa mengawal Republik Indonesia.”
Sejak masa perang kemerdekaan, menumpuk ancaman pemberontakan, menjaga persatuan di tengah konflik antarkelompok, membasmi terorisme, menekan kejahatan biasa hingga kejahatan lintas negara—Bhayangkara selalu ditempatkan di barisan paling depan. Perubahan sistem pemerintahan dan dinamika demokrasi yang naik‑turun ikut membentuk watak organisasi ini. Puncak perubahan besar terjadi saat pemisahan Kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1999, tonggak bersejarah pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan demi terwujudnya kepolisian yang makin profesional.
Namun, keberhasilan modernisasi tak hanya dinilai dari rapi atau tidaknya susunan organisasi, kelengkapan peralatan, atau kelancaran administrasi. Ukuran keberhasilan yang paling hakiki adalah tingkat kepercayaan masyarakat. Di zaman serba terbuka ini, setiap tindakan petugas dapat dilihat, dinilai, diperiksa kebenarannya secara langsung oleh publik. Keabsahan keberadaan lembaga ini kini bergantung pada seberapa besar dukungan dan kepercayaan yang diberikan rakyatnya.
TANTANGAN BARU: MENGHADAPI GANGGUAN DUNIA DIGITAL
Lanskap keamanan berubah drastis seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan tak lagi hanya terjadi di jalan raya atau tempat fisik semata, melainkan merambah ruang maya. Penipuan daring, penyebaran berita bohong, rekayasa gambar atau suara buatan, hingga gangguan sistem pelayanan publik kini menjadi ancaman nyata. Bahkan peristiwa yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat—sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana—tetap menjadi perhatian karena dampak sosial yang ditimbulkannya.
Kecerdasan buatan, pengolahan data besar, jaringan terhubung, serta kemampuan meramal pola kejadian kini menjadi alat yang wajib dikuasai. Polri harus membangun kemampuan penyelidikan digital, intelijen siber, dan penanganan kasus berbasis data, namun tetap berpegang teguh pada aturan perlindungan hak asasi manusia dan kerahasiaan pribadi warga.
Di sinilah pentingnya pendekatan Tata Kelola Intelijen Strategis: cara kerja yang menggabungkan pengumpulan fakta, analisis risiko, peramalan kemungkinan kejadian, komunikasi terbuka, serta penyempurnaan kebijakan—semuanya untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap berlandaskan hukum yang berlaku.
MENYIAPKAN KUALITAS DIRI BHAYANGKARA MASA DEPAN
Menghadapi perubahan ini, syarat menjadi anggota kepolisian tak lagi cukup hanya dengan kekuatan fisik semata. Diperlukan perpaduan kemampuan luas yang meliputi:
- Keluhuran budi pekerti dan ketaatan pada kode etik;
- Penguasaan hukum yang mendalam serta penghormatan tinggi pada hak asasi manusia;
- Pemahaman dasar teknologi baru dan cara kerjanya;
- Keterampilan berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat;
- Jiwa kepemimpinan yang mengutamakan kerja sama;
- Kecakapan menangani keadaan darurat atau krisis;
- Dan semangat terus belajar seumur hidup.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pembangunan kepolisian modern membutuhkan usaha berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, sarana prasarana, serta kemitraan yang kokoh dengan warga masyarakat. Pelajaran berharga boleh diambil, namun tak boleh disalin mentah‑mentah; harus disesuaikan dengan kondisi budaya, hukum, dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri.
Sejalan dengan cita‑cita besar Indonesia Emas 2045, langkah strategis Polri ke depan mencakup: memperkokoh budaya kejujuran; memutakhirkan sistem informasi pelayanan; mengembangkan penanganan keamanan yang bersifat pencegahan dengan pengawasan ketat; memasukkan materi teknologi baru ke dalam kurikulum pendidikan; memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi; menjalin kerja sama lintas sektor; serta menilai kinerja bukan sekadar dari jumlah kasus ditangani, melainkan dari rasa aman dan kepuasan masyarakat.
DI ANTARA HARAPAN LUHUR DAN KENYATAAN YANG ADA
Delapan puluh tahun adalah usia dewasa matang—saat tepat berhenti sejenak, menengok ke belakang, lalu melangkah lebih pasti ke muka. Walaupun teknologi makin canggih, nilai‑nilai luhur seperti semboyan “Tata Tentrem Kerta Raharja”, serta pedoman hidup Tri Brata dan Catur Prasetya harus tetap menjadi fondasi kokoh. Kemajuan alat bantu tak akan berarti apa‑apa tanpa ketulusan hati penggunanya. Masa depan Polri ditentukan oleh seberapa baik manusia di dalamnya menggabungkan akal budi yang luhur dengan kemajuan zaman demi kepentingan rakyat banyak.
Presiden Prabowo Subiyanto berulang kali menyampaikan cita‑citanya: menginginkan terwujudnya Polisi Rakyat—institusi yang dicintai, dekat warga, selalu melindungi, dan memihak mereka yang lemah serta kurang beruntung. Namun pertanyaan besar pun muncul: mungkinkah harapan indah itu terwujud jika dalam kenyataannya jarak antara petugas dan masyarakat justru makin melebar? Jika kesan yang tumbuh adalah lembaga yang sulit dijangkau, kaku, atau terpisah dari kehidupan sehari‑hari warga?
Peringatan ke‑80 ini momen tepat untuk merenungkan kembali makna pengabdian sejati. Kepercayaan adalah kekayaan terbesar yang tak bisa dibeli uang. Teknologi mempercepat pelayanan, namun hanya ketulusan dan kejujuran yang mampu menjaga kepercayaan itu tetap abadi.
Selamat Ulang Tahun ke‑80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi Rakyat Kita. Semoga semangat lahir bersama negara ini tetap menyala terang: melindungi, mengayomi, dan melayani seluruh rakyat Indonesia dengan sepenuh hati.
Penulis: Victor
Editor: Marfana
